the EdGe news

Saat ini, banyak developer yang menawarkan pemesanan unit pada saat pre-launching, yang akan mendorong konsumen untuk membeli kondominium dengan jumlah banyak.

Tren harga kondominium terus naik sejalan dengan kenaikan harga tanah di Jakarta. Menutup tahun 2012, harga jual rata-rata kondominium di area CBD mencapai harga Rp 24.837.060 per m2, naik 3,3% k/k. Sementara harga rata-rata kondominium di area primer tercatat pada harga Rp 23.469.819 per m2 atau naik 3,2% jika dibandingkan kuartal lalu.

Demikian hasil riset Cushman & Wakefield mengenai Pasar Properti Jakarta pada Kuartal 4 tahun 2012 dan Prospek 2013  yang disampaikan Dharmesti Sindhunatha Associate Director Marketing & Communications and Human Resources, Indonesia Cushman & Wakefield di Jakarta, Kamis (13/12/2012). Riset tersebut mencatat, aktivitas penjualan kondominium di wilayah sekitar Jakarta diperkirakan akan terus naik pada 2013 dikarenakan permintaan dari para pembeli yang terdiri atas investor dan pengguna akhir masih tinggi.

Tahun depan, sebanyak 57.318 unit kondominium diprediksikan akan diluncurkan ke pasar. Hal ini akan membuat persaingan pasar semakin keras.

Saat ini, banyak developer yang menawarkan pemesanan unit pada saat pre-launching, yang akan mendorong konsumen untuk membeli kondominium dengan jumlah banyak. Strategi penjualan lebih kreatif, seperti lelang unit apartemen di hari peluncuran kondominium baru, akan banyak ditawarkan. Hal ini sehubungan dengan makin selektifnya para calon pembeli yang akan memilih produk dengan nilai uang yang terbaik.

Seperti disebutkan sebelumya, pelantikan Gubernur Jakarta yang baru di bulan Oktober telah membawa beberapa perubahan yang berkaitan dengan peraturan tata kota di Jakarta. Adanya isu mengenai penataan ulang kawasan kumuh di Jakarta untuk dijadikan kompleks bangunan hunian bertingkat diprediksikan akan memberikan pengaruh terhadap performa pasar kondominium, terutama untuk proyek-proyek kelas menengah-bawah.

Namun demikian, isu tersebut belum memberikan dampak yang signifikan di kuartal empat 2012. Aktivitas penjualan pasar kondominium terbangun dan mendatang masih relatif stabil. (sumber:kompas)

Jika anda membutuhkan jasa the EdGe, silahkan hubungi :

HOTLINE

Telp :
+6231 – 6012 – 3188 ;
+6231 – 8191 – 3900

Email :
info@belisewarumah.com

 

the EdGe news

Hak pakai itu ada batas waktunya. Sebenarnya sama dengan hak guna bangunan. Sistem perpanjangan juga bagus karena memberikan manfaat bagi pemasukan pajak negara.
— Yoke Prayogo

Demikian terungkap dalam paparan yang disampaikan Ketua Umum DPP REI Setyo Maharso, Kamis (13/12/2012), menanggapi pandangan Ketua Umum Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (APERSSI) Ibnu Tadji HN. Setyo berharap, masyarakat tidak salah mengartikan soal kepemilikan properti asing.

 

“Jika regulasi tentang hak kepemilikan asing diperbaiki dengan tetap membatasi hanya pada produk properti tertentu dan dengan harga tertentu yang bisa dibeli oleh orang asing, pemerintah justru akan mendapatkan devisa, baik dari pajak maupun dampak ikutan lainnya,” kata Setyo.

 

Seperti diberitakan di Kompas.com, Selasa (11/12/2013) lalu, APERSSI mengutarakan keberatannya atas kepemilikan properti oleh asing di Indonesia. Menurut Ibnu, membuka jalan bagi kepemilikan properti oleh asing akan berefek negatif bagi penduduk Indonesia, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

 

“Ada batasan-batasannya. Lagipula, properti untuk asing hanya ada di kota-kota besar. Kekhawatiran MBR itu tidak ada. Saya pikir ini jangan dipolitisir,” lanjut Setyo.

 

Sementara itu, menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Yoke Prayogo mengatakan, sebetulnya undang-undang sudah memberikan jalan untuk kepemilikan asing. Undang-undang agraria memberikan hak pakai. Intinya, menurut Yoke, pihak asing tidak dapat membeli, melainkan hanya mendapatkan hak pakai.

 

“Sayangnya, hal ini tidak diatur dalam undang-undang rusun yang baru,” ujarnya.

 

Adapun pembatasan atau syarat kepemilikan oleh asing tersebut meliputi harga minimum properti hingga Rp 2,5 miliar, PPN BM sebesar 40 %, serta penduduk asing tersebut sudah tinggal setidaknya 14 hari di Indonesia.

 

“Hak pakai itu ada batas waktunya. Sebenarnya sama dengan hak guna bangunan. Sistem perpanjangan juga bagus karena memberikan manfaat bagi pemasukan pajak negara,” tambah Yoke.

 

Namun, agar sistem ini berjalan dengan baik, tentu harus ada kejelasan regulasi. Dengan kata lain, ada political will antarlembaga dan kementrian, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, dan Kementerian Kehakiman.

 

Sementara itu, Setyo Maharso menambahkan, regulasi tersebut harus segera disiapkan, tidak bisa sembarangan. Hal ini yang diminta oleh REI. REI sendiri telah menyiapkan kajian draft hukum kepemilikan properti bagi warga negara asing pada 2001-2004, tepatnya pada periode kepemimpinan Yan Mogi. Setyo berjanji akan memperbarui draft tersebut agar tetap aktual dengan keadaan saat ini. (sumber:kompas)

Jika anda membutuhkan jasa the EdGe, silahkan hubungi :

HOTLINE

Telp :
+6231 – 6012 – 3188 ;
+6231 – 8191 – 3900

Email :
info@belisewarumah.com