Pemerintah tidak berhenti mengerjakan Program Nasional Sejuta Rumah. Namun sayangnya rumah-rumah itu dibangun dengan kualitas yang tak layak huni.
Menurut Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan pada 10 Agustus 2017, realisasi penyaluran rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 504.079 unit. Separuh dari target pembangunan sejuta rumah.
Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR menemukan nyaris separuh dari jumlah yang telah dibangun atau sekitar 200 ribu unit rumah tak layak huni.
Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti menyampaikan, “Ada temuan bahwa banyak rumah yang tidak dihuni, cukup besar memang, 30 persen sampai 40 persen. Dan ketika diwawancara penghuninya, kenapa tidak dihuni karena rumahnya tidak layak untuk dihuni.”
“Sejak awal tujuan pemerintah dalam melaksanakan program sejuta rumah, tak hanya sekedar menyediakan hunian yang terjangkau tetapi juga layak huni.”
Presiden Joko Widodo beberapa kali menyatakan sudah cukup puas atas realisasi Program Sejuta Rumah. Namun Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terus menekankan kepada pengembang untuk meningkatkan kualitas perumahan subsidi.
Air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, dan listrik paling sering terabaikan.
Banyak calon pembeli rumah subsidi yang gagal memeriksa karena tidak paham bagaimana seharusnya kualitas rumah subsidi yang hendak dibeli.
Karena itu, Kementerian PUPR berencana melakukan sosialisasi standar rumah subsidi kepada masyarakat. Pengembang juga perlu menaati standar tersebut ketika membangun.
Standar tersebut mulai dari struktu konstruksi, lantai, dinding, hingga material yang digunakan untuk membangun rumah subsidi.
Sepertinya kita sudah paham jawaban atas rendahnya kualitas bangunan.
Semua pihak perlu belajar memberi yang terbaik.
Disadur dari Kompas Properti.
